NTB Ditargetkan Produksi Padi Dua Juta Ton

Oleh : AntaraMataram.com

Mataram, 22/2/2011 - Pemerintah pusat mentargetkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mampu memproduksi padi sebanyak dua juta ton pada 2011, agar produksi padi secara nasional sebanyak 70,6 juta ton tercapai.          "Secara nasional, target produksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 70,6 juta ton. Nusa Tenggara Barat (NTB) dijatah harus mampu memproduksi sebanyak lebih dari dua juta ton," kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Muhammad Nur ,usai pembukaan acara pelatihan tata cara pengadaan dan pemeriksaan kualitas gabah/beras, di Mataram (21/2).          Pelatihan tersebut digelar oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB, bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan NTB dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB.          Menurut dia, untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, pihaknya menempuh dua strategi, yaitu dengan melakukan intensifikasi lahan pertanian khususnya di Pulau Lombok.          Selain itu, melalui ekstensifikasi lahan pertanian, yakni membuka lahan sawah baru yang bisa ditanami padi dan tanaman pertanian lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.          Nur mengatakan, ekstensifikasi pertanian ini bisa dilakukan oleh perseorangan (petani) maupun mengikuti program yang telah dilakukan oleh pemerintah.          "Biasanya, ekstensifikasi pertanian ini dilakukan secara mandiri, berkesinambungan dan mendapat pengawasan penuh dari pemerintah. Kita coba fokuskan di Pulau Sumbawa," ujarnya.          Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura NTB, H Abdul Maad,  mengatakan, target produksi dua juta ton padi tersebut bisa diperoleh dari padi sawah seluas 89.700 hektar, padi gogo 15.500 hektar, padi hibrida 3.250 hektar.          "Itu semua strategi untuk mendukung target lebih dari dua juta ton gabah kering giling yang dibebankan ke NTB oleh pemerintah pusat," ujarnya.          Ia mengatakan, program peningkatan produksi padi yang dilakukan pada seluruh jenis lahan itu didukung oleh pemerintah pusat melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL PTT) bagi para penyuluh pertanian.          Salah satunya implementasi dari SL PTT tersebut yakni dengan memberikan pelatihan tata cara pengadaan dan pemeriksaan kualitas gabah/beras tahun 2011, yang dilakukan oleh Bulog NTB.          Dengan berbagai pelaksanaan pelatihan ini, diharapkan para penyuluh pertanian mampu meningkatkan produksi padi di wilayah kerjanya masing-masing menimal setengah ton per hektar dari produksi sebelumnya.      "Selain penyuluh pertanian, kami juga mengharapkan peran dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) untuk mengawal upaya peningkatan produksi padi melalui teknologi pertanian," ujarnya.          Kepala Bulog Divre NTB Djibran AM Asran mengatakan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang membahas peningkatan produksi beras nasional beberapa waktu lalu di Jakarta, pihaknya sedang menyiapkan mitra kerja untuk pembelian gabah/beras.          Jumlah mitra kerja yang sudah menjalin kontrak dengan Bulog Divre NTB sebanyak 139 lembaga yang berasal dari lembaga koperasi dan non koperasi. Mitra kerja tersebut diharapkan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan realisasi pengadaan sebanyak 180 ribu ton pada 2011.          "Pelatihan tentang pengadaan dan pemeriksaan kualitas gabah yang diberikan kepada mitra kerja kami hari ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pencapaian target produksi padi secara nasional," ujarnya.(*)

Menteri Agama Canangkan NTB Berzakat dan Magrib Mengaji

Mataram, 27/2/2011 - Sebagai implementasi dari Visi NTB Beriman dan Berdayasaing, Pemprov NTB melaunching  kegiatan NTB Berzakat dan Magrib Mengaji. Kegiatan itu, dicanangkan Menteri agama RI, Suryadarma Ali pada acara  Silaturahim dan Halaqoh Alim Ulama se- NTB di Hotel Lombok Raya, Minggu 27/2-2011. Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi,MA menegaskan, pencanangan kegiatan NTB Berzakat dan Magrib mengaji, bukan berarti  kegiatan ini baru dilaksanakan oleh ummat di NTB. Sebaliknya berzakat dan  mengaji sudah menjadi  tradisi  yang dilaksanakan dengan semangat yang tinggi oleh masyarakat NTB. “Pencanangan hari ini hanyalah untuk memperkuat tradisi itu”, ujar gubernur. Menurut Gubernur, didalam Visi NTB  Bersaing, salah satu kata kuncinya adalah mewujudkan masyarakat NTB yang beriman. Ikhtiar untuk mewujudkan  masyarakat yang beriman adalah memperkuat potensi cultural, khususnya dibidang agama. Misalnya  semangat berzakat dan tradisi mengaji  terus diperkuat untuk mendorong percepatan pembangunan NTB, ujarnya. Masyarakat NTB, kata gubernur sesungguhnya memiliki fanatisme kehidupan beragama yang sangat kuat dalam arti yang positif. “ Kalau ada yang mengatakan, masyarakat NTB fanatik dalam beragama, itu betul”, imbuhnya. Akan tetapi yang perlu dicatat bahwa fanatisme beragama tersebut dalam arti yang positif. Artinya masyarakat NTB apapun agamanya, sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya.   Kegiatan Magrib Mengaji diharapkan akan dapat menghidupkan kembali tradisi mengaji dikalangan masyarakat dan keluarga-keluarga Muslim, sebagaimana telah dilakukan oleh para orang tua pada jaman dulu. Seluruh anak-anak pada menjelang Magrib, sudah ada di rumah masing-masing untuk mengaji.  Upaya ini menurut gubernur merupakan proses menginternalisasikan agama kepada anak-anak sehingga memiliki pemahaman dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menteri Agama RI, Suryadarma Ali menyambut positif pencanangan NTB berzakat dan Magrib Mengaji yang digagas Pemerintah Provinsi NTB. Menurut Menag, kondisi masyarakat kita dewasa ini menunjukkan semakin menurun karakternya. Hal itu terlihat dari menurunnya sikap hormat anak pada orang tuanya, menurunnya sikap hormat murid pada guru, cara bawahan memperlakukan atasan atau pemimpinnya dan juga cara masyarakat menyelesaikan masalah, seringkali diselesaikan dengan cara anarkhis. Kondisi itu, kata Menag mencerminkan ada sesuatu yang hilang ditengah masyarakat kita. Salah satunya, pada jam-jam Magrib, anak-anak kita masih diluar rumah. Padahal pada masa lalu, para orang tua kita memiliki tradisi mendidik anak dengan membiasakan anak-anak pada saat magrib sudah ada dirumah untuk  mengaji. Tradisi yang positif ini perlu dihidupkan untuk membentengi anak-anak kita dari pengaruh negatif perkembangan jaman, tegasnya. Pencanangan NTB berzakat dan Magrib Mengaji di awali dengan Penyampaian Pernyataan Sikap Bersama dari Pimpinan-Pimpinan Ormas Islam se- NTB yang mendesak Gubernur NTB dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah NTB untuk segera membekukan kepengurusan dan Kegiatan Ahmadiyah di Seluruh Wilayah NTB

NTB Bangun Islamic Center Senilai Rp 500 Miliar

TEMPO Interaktif, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama 10 pemerintah kota-kabupaten akan membangunIslamic Center senilai Rp500 miliar. Pembangunan akan dimulai pada Jum’at (19/3) lusa.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB, Rosyadi Sayuti, sebagian dana pembangunan Islamic Centre itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah NTB,  dan sebagian bersumber dari  dana hibah Rp 50 miliar yang berasal dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). “Selebihnya berasal dari dana masyarakat dan mengajukan bantuan dana corporate social responsibility Pertamina sebesar Rp 100 miliar,” kata Rosyadi, di Mataram, Rabu (17/3).

Untuk keperluan pembangunan Islamic Centre itu,  Rosyadi melanjutkan, dibutuhkan lahan seluas 6,7 hektar dan  Pemprov NTB telah meminta areal SMP Negeri VI sebagai hibah. Sebaliknya, Pemprov NTB memberikan ganti lokasi dan gedung baru di lahan kebun kopi milik SPMA dan bersebelahan dengan Asrama Siswa SPMA. Sedangkan untuk pengganti lahan dan gedung sekolah SPMA yang semula bersebelahan dengan SMP Negeri VI dialihkan ke tanah milik Pemprov NTB di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Menurut Rosyadi, pembangunan kompleks pendidikan yang merupakan community colleges, mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi berupa gedung berlantai empat itu,   memerlukan biaya Rp 80 miliar. Dari jumlah itu, sebagian di antaranya menggunakan dana hibah dari Newmont sebesar Rp 30 miliar dan dari APBD NTB Rp10 miliar. ‘’Tahun ini bisa selesai,’’ kata dia.

Adapun masjid baru senilai Rp 350 miliar akan mulai dibangun selama 2011-2012, yang menggunakan dana awal hibah Newmont sebesar Rp 20 miliar. Adapun Masjid Raya Attaqwa, yang selama ini berada di sebelah selatan jalan, di seberang lahanIslamic Centre segera direnovasi untuk dijadikan pusat studi, museum, sejarah keislaman di NTB

Bangga Menjadi NTB

Mataram, 11/12/2010  – Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Haji (TGH) M. Zainul Majdi mengatakan kebanggaan menjadi warga NTB harus dibuktikan dengan ikhtiar menuju kemajuan daerah.

“Ketika kita harus berbangga menjadi warga NTB maka sejauh mana ikhtiar yang sudah dan akan dilakukan untuk memajukan daerah ini,” kata Majdi saat berbicara pada Testimoni dan Dialog Tokoh Kabanggaan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Pendopo Gubernur NTB, di Mataram (11/12).

Testimoni dan Dialog Tokoh Kebanggaan NTB itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-52 Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, 17 Desember 2010.

Hadir dalam acara itu pengamat pertambangan asal NTB yang juga Komisaris PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) Dr. Kurtubi, dan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Zulkieflimansyah, MSc, serta puluhan tokoh masyarakat lainnya dari berbagai daerah di NTB.

Majdi mengatakan, Testimoni dan Dialog Tokoh Kebanggaan NTB itu merupakan wadah silaturahmi yang diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap kemajuan pembangunan daerah.

Gubernur termuda di Indonesia itu mendefinisikan testimoni sebagai kesaksian atau upaya menyatakan sesuatu yang bersifat mendorong kemajuan pembangunan daerah, sehingga berharap para tokoh kebanggaan NTB itu ikut berpartisipasi dalam mendukung kemajuan pembangunan.

“Kita semua sebagai bagian dari warga NTB wajib instrospeksi diri, bangga menjadi warga NTB berarti harus ada upaya memperbaiki mental dan semakin menumbuhkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Menurut dia, NTB merupakan daerah yang kaya akan nilai-nilai sosial dan budaya, yang berpotensi mendorong kemajuan pembangunan daerah.

Ia mengatakan NTB saat ini memiliki 450 pondok pesantren, ribuan sekolah agama,  dan diyakni memiliki ribuan tuan guru (ulama).

“NTB juga memiliki kekayaan alam yang menjanjikan, kaum intelektual, tetapi masyarakatnya masih kalah bersaing dengan daerah lain. Harusnya, dengan kepercayaan diri dan berbangga menjadi bagian dari NTB,  kita dapat bersaing dengan daerah lain,” ujarnya.

Majdi juga mengajak semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu mengisi pembangunan daerah agar dapat menikmati hasilnya di masa mendatang.

“Pada intinya, nasib kita (NTB, Red) ditentukan oleh sejauh mana ikhtiar yang sudah dilakukan dan akan dilakukan di masa mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Rosiadi Sayuti, selaku Ketua panitia Testimoni dan Dialog Tokoh Kebanggaan NTB itu, melaporkan pihaknya sudah mengidentifikasi sebanyak 150 orang tokoh masyarakat berpengaruh asal NTB, yang kini tinggal di berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Malang dan Makassar.

Sebanyak 150 orang tokoh NTB itu kemudian diundang untuk menghadiri testimoni dan dialog tersebut, dan sebanyak 50 orang tokoh di antaranya sempat dikonfirmasi kehadirannya. Bahkan, enam orang diantaranya diminta untuk memberikan testimoni.

Para tokoh kebanggaan NTB tersebut antara lain Dr. Kurtubi, Zulkieflimansyah, Brigjen Polisi Lalu Suprapta (mantan Wakapolda NTB), Harun Al Rasyid (mantan Gubernur NTB), Din Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah), Irjen Pol (purnawirawan) Farouk Muhammad dan Fahri Hamzah (anggota DPR).

Namun hanya Kurtubi dan Zulkieflimansyah yang menghadiri acara tersebut dan bersedia memberi testimoni terkait pembangunan di wilayah NTB.

“Banyak yang kami undang, namun entah mengapa tidak bisa hadir. Mungkin sedang sibuk. Kami juga mengundang tokoh masyarakat yang saat ini ada di  NTB,” ujarnya. (*)

NTB DAN UTRECHT-BELANDA JALIN KERJA SAMA PEMBANGUNAN

     Mataram, 4/11 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Utrecht, Belanda, tengah menjalin kerja sama pembangunan yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan agribisnis, usaha kecil menengah, pelestarian lingkungan dan peningkatan pelayanan publik.
     Kepala Biro Umum Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Iswandi, dalam surat elektroniknya yang diterima ANTARA di Mataram, Kamis, mengatakan, kedua pemerintah provinsi berbeda negara itu sepakat untuk memulai jalinan kerja sama di berbagai bidang.
     "Jalinan kerja sama itu melibatkan universitas dari kedua provinsi yakni Universitas Mataram (NTB) dan Universitas Utrecht (Belanda)," kata Iswandi yang ikut mendampingi Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, ketika melawat ke Belanda, sejak 3 Nopember lalu.
     Utrecht merupakan salah satu kota tertua di Belanda, terletak di tengah negeri Belanda sekitar 40 kilometer tenggara Amsterdam. Kota Utrecht juga merupakan pusat penting dalam kehidupan keagamaan.
     Menurut Iswandi, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, telah bertemu Gubernur Provinsi Utrecht Negeri Belanda di Kantor Gubernur Utrecht, Rabu (3/11) untuk menandatangani Kesepahaman kedua belah pihak dalam menjalin kerjasama tersebut.
     Pertemuan itu merupakan tindak lanjut kunjungan Dekan Fakultas Hukum, Ekonomi dan Good Governance Universitas Utrecht Prof. Kummeling ke wilayah NTB setahun yang lalu.
     Sehari sebelumnya yakni, Selasa (2/11), digelar pembahasan ruang lingkup kerjasama oleh Gubernur NTB dengan Head of International Affairs of The Faculty of Law, Economics and Governance Universitas Utrecht Michiel Van De Kasteelen.
     Dalam pertemuan itu, Gubernur NTB didampingi Ketua Badan Kerjasama Luar Negeri Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan (NW) DR. Zulkiplimansyah, sementara Head of International Affairs of The Faculty of Law, Economics and Governance Universitas Utrecht didampingi Administrative Law and Good Governance Prof. Henk Addink.
     "Secara teknis dan detail format kerjasama kadua provinsi lintas negara itu akan dikonkritkan setelah Tim Universitas Utrecht berkunjung ke NTB dalam waktu dekat ini," ujarnya.
     Iswandi juga mengemukakan bahwa kunjungan Gubernur NTB ke Utrecht, Belanda selama tiga hari itu difasilitasi Badan Kerjasama Luar Negeri PBNW yang sedang mengupayakan bantuan bagi pengembangan SDM Nahdlatul Wathan dalam bidang pendidikan dan kebijakan publik.
     Biaya perjalanan Gubernur NTB dan pendampingnya ke Belanda tidak menggunakan Anggaran Daerah meskipun secara resmi gubernur menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
     Direncanakan Gubernur NTB akan kembali ke Tanah Air pada Rabu (4/11) malam, sementara  rombongan PBNW yang menyertainya akan melanjutkan pembahasan kerjasama sampai Kamis (9/11).
     Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Luar Negeri PBNW Zulkiplimansyah, mengatakan, untuk meningkatkan peran dan kontribusi organisasi kemasyarakatan dalam berbagai bidang, maka SDM NW harus membuka diri dan meningkatkan kualitasnya tidak hanya dalam bidang keagamaan melainkan juga dalam bidang kebijakan publik.
     "Karena itu, Badan Kerjasama Luar Negeri PBNW berencana mengirim kader-kader NW untuk belajar ke berbagai Perguruan Tinggi di luar negeri termasuk ke Universitas Utrecht Belanda," ujarnya. (*)

13 PENERBANGAN TUJUAN BALI DIHENTIKAN SAAT NYEPI

     Mataram, 3/3 (ANTARA) - Manajemen PT Angkasa Pura I Bandara Selaparang Mataram menghentikan 13 penerbangan tujuan Bali, saat perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933 yang akan jatuh pada tanggal 5 Maret 2011.
     "Tentu kami menyesuaikan dengan Hari Suci Nyepi di Bali sehingga 13 flight dengan rute Denpasar-Mataram-Denpasar dihentikan saat Nyepi," kata General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Selaparang Mataram I Ketut Erdi Nuka, di Mataram, Kamis.
     Ia mengatakan, setiap hari ada 13 penerbangan rute Denpasar-Mataram-Bali yang melibatkan empat maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia Airlines (GIA) satu flight, Merpati Nusantara Airlines (MNA) lima flight, Wings Air empat flight dan Indonesia Air Transport (IAT) sebanyak tiga flight.
     Jumlah tempat duduk (seat) penerbangan yang tersedia dari 13 flight itu sebanyak 926 unit.         
     "Penghentian sementara penerbangan rute Mataram-Denpasar itu hanya sehari, atau saat Nyepi saja, dan hal itu sudah menjadi tradisi yang juga telah diketahui publik," ujarnya.
     Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Lembar, juga menghentikan aktivitas pelayaran Lembar-Padangbai saat perayaan Nyepi, Sabtu (5/3) mendatang.
     Kepala PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Lembar, Kaimuddin Maliling, mengatakan, aktivitas penyeberangan Lembar-Padangbai yang biasanya dimulai pukul 06.00 Wita ditiadakan saat Perayaan Nyepi tanggal 5 Maret.
     Ia mengatakan, pelayaran terakhir dari Lembar (Lombok) menuju Padangbai (Bali) Jumat  (4/3) pukul 21.30 Wita dan dari Padangbai menuju Lembar pukul 04.55 Wita.
     Setelah itu, aktivitas pelayaran Lembar-Padangbai atau sebaliknya dihentikan dan baru akan dibuka kembali pada Minggu (6/3) dengan pelayaran pertama dari Lembar menuju Padangbai pukul 01.40 Wita dan dari Padangbai menuju lembar pukul 08.15 Wita.
     "Penutupan sementara waktu aktivitas penyeberangan itu mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Bali yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait," ujarnya.
     Menurut Maliling, upaya penutupan aktivitas penyeberangan itu sudah disosialisasikan jauh-jauh hari meskipun hal itu sudah menjadi kebiasaan rutin setiap tahun.
     Sosialisasi kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan juga dilakukan baik dalam bentuk pengumuman yang ditempelkan di pelabuhan penyeberangan dan sekitarnya, juga melalui media massa.
     "Saya yakin para pengguna jasa angkutan penyeberangan baik dari Lembar maupun Padangbai sudah mengetahui rencana penutupan aktivitas penyeberangan untuk sementara waktu terkait perayaan Nyepi itu," ujar Maliling.
     Dia mengakui, aktivitas penyeberangan ferry dari rute Lembar-Padangbai didukung 20 unit kapal ferry dan semuanya berada dalam kondisi laik beroperasi.
     "Saat ini ada enam unit kapal ferry yang dikelola PT Indonesia Ferry yang disiagakan di pelabuhan penyeberangan Lembar yang siap beroperasi sesuai jadwal rutin," ujarnya. 

PERALATAN NAVIGASI BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK SIAP DIOPERASIONALKAN

     Mataram, 3/3 (ANTARA) - Berbagai peralatan navigasi di Bandara Internasional Lombok, dinyatakan laik dan siap dioperasionalkan untuk aktivitas pendaratan dan lepas landas.
     General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Selaparang Mataram I Ketut Erdi Nuka, di Mataram, Kamis, mengatakan, proses kalibrasi peralatan navigasi yang dilakukan Balai Kalibrasi Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, telah rampung dan dinyatakan siap dioperasionalkan.
     "Proses kalibrasi dilakukan selama enam hari terhitung sejak Jumat (25/2) hingga Rabu (2/3), menggunakan pesawat King Air 200 GT dengan nomor lambung PK-CAC," ujarnya.
     Ia mengatakan, peralatan navigasi yang dikalibrasi yakni Instrument Landing System (ILS) atau peralatan pendaratan.
     ILS merupakan peralatan navigasi yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arah kepada pilot pada saat mendekati landasan.
     Peralatan navigasi lainnya yang telah dikalibrasi yakni alat bantu navigasi udara atau Doppler Very High Frekuensi Omni Directional Range (DVOR).
     DVOR merupakan sebuah alat bantu navigasi udara yang memberikan informasi arah kepada pesawat udara terhadap bandara atau station DVOR itu sendiri dengan azimuth tertentu.
     DVOR dapat digunakan sebagai alat bantu navigasi untuk En-route (jalur lalu lintas udara) maupun sebagai Terminal Aid (pendekatan ke arah Bandar Udara).
     DVOR ini juga dapat memberi informasi arah/azimuth untuk pesawat-pesawat yang melintas melalui rute lalu lintas udara diatas DVOR/Bandar Udara tersebut.
     Supaya DVOR dapat memberi panduan arah/azimuth kepada pesawat terbang sepanjang rute lalu lintas udara, maka perlu dipasang beberapa peralatan DVOR, karena jangkauan DVOR yang terbatas.
     "Selain itu, peralatan navigasi lainnya di BIL yang juga telah dikalibrasi yakni Digital Multimedia Broadcasting (DMB) atau teknologi transmisi radio digital," ujarnya.
     DMB merupakan alat Bantu navigasi penerbangan yang berfungsi untuk memberikan panduan/informasi jarak bagi pesawat udara dengan stasiun DME yang dituju (Stant range distance).
     Penempatan DME pada umumnya berpasangan (collocated) dengan VOR atau Glide Path ILS yang ditempatkan di dalam atau diluar lingkungan bandara, dan tergantung fungsinya.
     Dengan demikian, tambah Erdi, seluruh peralatan navigasi di BIL telah siap dioperasionalkan sesuai fungsinya masing-masing.
     Erdi mengakui, kalibrasi peralatan navigasi itu merupakan bagian dari proses sertifikasi bandara, yang dilakukan secara paralel.
     Selain kalribrasi peralatan navigasi, juga pengujian Instrument Flight Procedure (IFP) atau prosedur pendaratan dan lepas landas dan commisioning.
     "Karena itu, PT Angkasa Pura I tetap komitmen untuk mengoperasionalkan BIL pada akhir Juli 2011 karena semua tahapan yang tengah dibenahi ditargetkan rampung pada 31 Juli mendatang," ujarnya. (*/Devi

DPRD NTB SUDAH TETAPKAN PERSETUJUAN PROVINSI PULAU SUMBAWA

MATARAM – Sabtu (26/2-2011) siang tadi, DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan persetujuannya pemekaran pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri terpisah dari Provinsi NTB. Persetujuan tersebut dibacakan oleh Ketua DPRD NTB Lalu Sujirman dalam rapat paripurna. Hadir Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi. Selanjutnya, Ahad (27/2-2011) sore di lapangan Kerato di Sumbawa Besar diselenggarakan Kongres Rakyat Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Menurut Ketua Kongres Sulaiman Hamzah, ada dua kegiatan yang dilakukan di Sumbawa Besar. Kegiatan terbuka dan tertutup. ‘’Yang terbuka untuk menjawab pertanyaan masyarakat, PPS bukan untuk keinginan sekelompok kecil,’’ kata Sulaiman menjelaskan. Sedangkan yang tertutup merupakan rapat kordinasi yang membahas tindak lanjut yang akan dilakukan Komite Pembentukan PPS untuk maju membawa smeua persyaratan pembentukan PPS ke DPR RI.
Sulaiman mengatakan bahwa gagasan pemekaran PPS dari NTB sudah direncanakan sejak 10 tahun yang lalu, 2002. PPS adalah kebutuhan sebagai wujud dan keunggulan tekad pendekatan pelayanan dan percepatan pembangunan. ‘’Kalau selama ini hanya ada satu kue, jika dipisah akan tersedia dua kue,’’ ujarnya mengamsalkan alokasi dana APBN ke daerah.
Ketua Komisi I DPRD NTB Ali Ahmad yang juga berasal dari Bima menyebutkan KP3S sudah menerima dana pembiayaan proses pemekaran sejak tahun 2010 lalu sebesar Rp250 juta dan dari APBD NTB 2011 sebesar Rp1,5 miliar. ‘’Untuk nantinya belum dibicarakan,’’ ucapnya mengenai keharusan provinsi induk yang harus menjamin anggaran PPS selama dua tahun berturut turut